Warga Tiongkok Berebut Menjadi PNS

Jumlah warga Tiongkok yang ingin menjadi PNS mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir, karena pekerjaan ini dianggap lebih stabil.

Para peserta ujian pegawai negeri di Hefei, provinsi Anhui di Tiongkok bagian Timur. (Foto: Voa Indonesia) BEIJING — Ekonomi yang tidak menentu dan meningkatnya kompetisi pada sektor swasta membuat lulusan universitas di Tiongkok berebut menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang menawarkan posisi yang stabil meski gaji tidak berlimpah. Lebih dari 1,5 juta orang mendaftar untuk ujian PNS nasional tahun ini, yang dilaksanakan di seluruh Tiongkok pada Minggu (25/11). Jumlah ini 20 kali lebih besar dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ujian-ujian lain diadakan untuk tingkat provinsi dan lokal di seluruh negeri. Hanya sekitar satu persen dari pendaftar yang akan diterima menjadi PNS. Liu Jiehua, profesor studi kependudukan di Beijing University, mengatakan bahwa para lulusan universitas di Tiongkok, yang jumlahnya mencapai rekor tujuh juta tahun ini, masih bermimpi menjadi PNS karena keuntungan yang didapat. Birokrasi di Tiongkok, yang merupakan terbesar di dunia, dianggap sebagai jalur karir yang lebih stabil dibandingkan sektor swasta, yang menurut Liu kehilangan semangat dinamisme dan usaha yang ada pada beberapa dekade pertama reformasi ekonomi. Saat itu, banyak pejabat pemerintah meninggalkan posisinya untuk “terjun ke dalam lautan perdagangan” dan menjelajah pilihannya sebagai pengusaha. Sekarang, para mahasiswa menghadapi persaingan ketat untuk masuk ke sektor pemerintahan. Ujian nasional merupakan saringan pertama bagi para kandidat yang, jika berhasil, akan menghadapi berbagai tes dan pelatihan sebelum akhirnya mendapat posisi resmi. Mereka yang ingin menjadi PNS diwajibkan menyebutkan posisi yang paling mereka inginkan berikut dua posisi cadangan dalam aplikasi mereka. Beberapa posisi kurang populer, seperti pada Kantor Gempa Bumi Tiongkok, yang hanya menerima 24 pendaftar, menurut kantor berita pemerintah Xinhua. Untuk posisi-posisi di kantor pemerintahan utama di Beijing serta kantor pajak dan bea cukai di pemerintahan provinsi atau lokal, ribuan pendaftar berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan yang terbatas. Jalan Menuju Fasilitas Status merupakan daya tarik penting bagi banyak kandidat. Dalam sebuah negara di mana koneksi pribadi seringkali menjadi kunci mendapatkan perlakuan yang diinginkan di rumah sakit, sekolah dan pengadilan, kekuasaan relatif yang datang bersama pekerjaan dalam pemerintahan dilihat sebagai sumber potensial untuk keuntungan dan kekayaan diri. Prihatin dengan persepsi tersebut, pemerintah Tiongkok mendorong generasi PNS berikutnya untuk mempraktikkan apa yang telah diserukan oleh Partai Komunis sejak berkuasa, yaitu melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan menghindari korupsi. Bulan lalu, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial mengatakan bahwa Tiongkok akan merekrut lebih banyak orang dengan “pengalaman akar rumput” pada ujian tahun ini. Duabelas persen dari kuota peserta ujian PNS disediakan untuk lulusan universitas yang pernah bekerja pada pemerintah desa. Li (bukan nama sebenarnya), 29, bekerja pada pemerintah desa selama tiga tahun sebelum mengambil ujian PNS di Beijing tiga tahun lalu. Ia sekarang bekerja di Kementerian Pertanian untuk pemerintah daerah di luar kota Beijing. Li mengatakan bahwa pada saat itu, pemerintah telah membuat suatu program untuk membantu para mahasiswa membangun karirnya dengan menempatkan mereka di kantor-kantor pemerintahan daerah sambil kuliah, dan mendorong mereka bekerja di jalur birokrat setelah lulus. “Setelah tiga tahun bekerja di tingkat lokal, saya merasa bekerja untuk pemerintah sama sekali bukan pilihan yang buruk,” ujarnya. Dengan gaji sekitar US$700 per bulan, Li mengatakan gajinya jauh lebih sedikit dibandingkan kawan-kawannya yang bekerja di sektor swasta. Namun posisi pada pemerintahan memberikan beberapa fasilitas. “Gajinya kecil namun fasilitasnya banyak,” ujarnya. “Beberapa unit kerja memberikan semacam kartu kredit untuk pegawai dan ada uang lembur.” Penyalahgunaan Kekuasaan Lebih dari itu, Li merasa bahwa prospek untuk berkuasa, dan kemungkinan menyalahgunakannya, adalah daya tarik utama untuk menjadi pejabat pemerintahan bagi para lulusan universitas. “Bisa mengelola posisi dengan kekuasaan, dan mendapat banyak saluran untuk mendapat penghasilan tambahan yang abu-abu sifatnya,” ujarnya. Li yakin beberapa orang cocok untuk pekerjaan seperti itu, namun ia merasa bukan bagian dari mereka. Saat ini ia mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan swasta dan berharap menemukan pekerjaan yang lebih cocok dengan karakternya. Keluarganya mungkin tidak setuju, namun pada akhirnya ia mengatakan hidup bukan hanya soal materi. “Penting juga untuk mengerjakan sesuatu yang Anda rasa berguna, dan menemukan tempat di dunia ini dimana Anda bisa menyadari potensi Anda,” ujarnya. (Voa Indonesia/Aqsamu News)